Satuberita, Bulukumba — Polemik alih fungsi kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kajang menjadi area pasar kian mengundang perhatian publik.
Tanda tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Dr. M. Ilyas, dalam dokumen bermaterai Rp10.000 justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut berdiri di atas kewenangan yang sah, atau sekadar formalitas administratif yang dipaksakan?
Di tengah berkembangnya temuan di lapangan—mulai dari berdirinya kios hingga beredarnya kwitansi pembayaran—muncul kekhawatiran bahwa pengelolaan aset publik telah bergeser dari prinsip tata kelola yang akuntabel.
Materai Tidak Menggantikan Kewenangan
Perlu diluruskan, materai bukan sumber legitimasi hukum publik. Dalam praktik hukum administrasi negara, keabsahan tindakan pejabat tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai, melainkan oleh kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan.
Rambu Konstitusi: Kewenangan Harus Sah
Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan:
Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil…”
Artinya, setiap kebijakan atau tindakan pejabat publik wajib tunduk pada hukum dan tidak boleh menyimpang dari prinsip kepastian hukum.
Indikasi Melampaui Peran OPD
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, posisi dinas hanyalah sebagai pengguna barang, bukan pengambil keputusan strategis atas aset.
Dengan demikian, langkah seperti:
Mengubah fungsi kawasan PPI
Menyusun perjanjian pemanfaatan
Membuka ruang aktivitas ekonomi baru
semestinya tidak dilakukan tanpa persetujuan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset.
Jika benar dilakukan tanpa mekanisme tersebut, maka publik wajar mempertanyakan apakah telah terjadi pelampauan kewenangan—meski tentu hal ini perlu diuji melalui proses klarifikasi resmi.
Prosedur BMD Tidak Bisa Dilewati
Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah wajib melalui:
Persetujuan kepala daerah
Dalam kondisi tertentu, persetujuan DPRD
Penilaian aset dan mekanisme transparan
Prosedur ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen pengaman agar aset publik tidak dimanfaatkan di luar kepentingan umum.
Sinyal Masalah dari Lapangan
Fakta berdirinya kios serta beredarnya kwitansi pembayaran menimbulkan persepsi adanya aktivitas ekonomi di atas aset daerah yang belum sepenuhnya jelas dasar hukumnya.
Jika tidak dikelola melalui mekanisme resmi, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan setiap pungutan memiliki dasar Peraturan Daerah.
Tata Ruang Juga Tak Boleh Diabaikan
Perubahan fungsi kawasan PPI menjadi pasar juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mewajibkan kesesuaian dengan RTRW dan izin pemanfaatan ruang.
Tanpa itu, kebijakan yang diambil berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari, baik secara administratif maupun hukum.
Kritik Publik: Wajar dan Perlu Dijawab
Dalam konteks ini, kritik yang muncul seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik, bukan serangan. Justru transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi.
Penjelasan terbuka dari pihak terkait—termasuk dasar hukum, prosedur yang ditempuh, dan alur pengelolaan keuangan—akan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menjaga Marwah Pengelolaan Aset
Aset daerah bukan sekadar lahan fisik, melainkan amanah publik. Setiap kebijakan yang menyangkut pemanfaatannya harus berdiri di atas prinsip:
Legalitas
Akuntabilitas
Transparansi
Tanpa itu, dokumen bermaterai sekalipun tidak akan cukup untuk menjawab keraguan publik.
Penulis : Sm
Editor : Ej
