Topik Penegakan Hukum

Berita

Operasi Gabungan di Buaran, 547.880 Batang Rokok Ilegal Diamankan

Berita | Daerah | Kriminal | Nasional | Uncategorized | Senin, 22 Juni 2026 - 19:18

Senin, 22 Juni 2026 - 19:18

Tim gabungan dari Bea Cukai Jawa Tengah, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, dan Satpol PP Kabupaten Pekalongan menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di Kelurahan Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pada Senin (22/6/2026).

Berita

Gudang Hortikultura di Singkawang Disorot, Publik Pertanyakan Transparansi Asal Usul dan Legalitas Distribusi Komoditas

Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 15 Juni 2026 - 16:51

Senin, 15 Juni 2026 - 16:51

Aktivitas distribusi komoditas hortikultura berskala besar di sebuah gudang di Jalan Kridasana, Kota Singkawang, menjadi sorotan.

Berita

Dugaan Sindikat Emas Ilegal Lintas Negara Mengemuka, Rakyat Tagih Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Berita | Daerah | Internasional | Kriminal | Nasional | Kamis, 11 Juni 2026 - 16:05

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:05

Operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan jaringan penampung hasil tambang yang digencarkan tim gabungan Mabes Polri di Kalimantan Barat sepanjang April 2026 kini memasuki fase krusial.

Berita

SPBU Sungai Laur Kembali Beroperasi, Publik Pertanyakan Transparansi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Berita | Daerah | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Kamis, 11 Juni 2026 - 14:29

Kamis, 11 Juni 2026 - 14:29

Ketapang, Kalimantan Barat – Kembalinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memunculkan kembali tanda tanya di tengah masyarakat.

Berita

Di Balik Dugaan Diskotik, HP Ilegal, dan Barang Haram! 9 Detik Goyang Lapas Makassar?

Berita | Daerah | Kriminal | Nasional | Kamis, 21 Mei 2026 - 18:48

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:48

Hanya dalam durasi 9 detik, sebuah video berhasil mengguncang perhatian publik dan membuka dugaan serius mengenai kondisi di Lapas Kelas I Makassar.

Uncategorized

Vale Terobos Kebun Rakyat, VOC Tanam Komoditas!, 2045 Menuju Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?

Uncategorized | Minggu, 17 Mei 2026 - 09:44

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:44

Di tengah ambisi besar menuju “Indonesia Emas 2045”, geliat hilirisasi nikel terus dipacu sebagai simbol kemajuan dan kemandirian ekonomi.

Namun dari balik gemerlap narasi itu, muncul pertanyaan yang semakin nyaring dari daerah tambang: apakah kita benar-benar menuju emas, atau justru sedang menumpuk kecemasan?

Berita

Bangun Sinergi, PJI Tantang Kajati Sulsel dan Kajari Sinjai Baru Tuntaskan Kasus Warisan Hibah PDAM

Berita | Daerah | Internasional | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Rabu, 6 Mei 2026 - 17:38

Rabu, 6 Mei 2026 - 17:38

Langkah membangun kemitraan dan tekanan publik terhadap penegakan hukum berjalan beriringan di Kabupaten Sinjai. Di satu sisi, Serikat Media Siber Indonesia

Berita

DPRD Babel Ultimatum PT Timah: Cabut SPK CV Pelangi Berkah, Lindungi Nelayan Tanjung Niur

Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Politik | Selasa, 5 Mei 2026 - 05:25

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:25

SATUBERITA.ONLINE, PANGKALPINANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berubah panas. Konflik ruang laut di perairan Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, menyeret nama PT Timah Tbk dan mitranya, CV Pelangi Berkah, yang diduga melanggar zona tangkap nelayan.

Berita

Anak Punk di TL Podo Resahkan Pengguna Jalan, Aksinya Viral di Media Sosial

Berita | Internasional | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 27 April 2026 - 07:36

Senin, 27 April 2026 - 07:36

Video aksi berbahaya seorang anak punk yang sengaja menabrakkan diri ke pengguna jalan di traffic light (TL) Podo, Kedungwuni, viral di medsos.

Berita

Tanda Tangan Kadis DKP Sulsel Disorot, Perjanjian Bermaterai Tak Cukup Legitimasi Alih Fungsi PPI Kajang

Berita | Daerah | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Jumat, 24 April 2026 - 15:11

Jumat, 24 April 2026 - 15:11

Tanda tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Dr. M. Ilyas, dalam dokumen bermaterai Rp10.000 justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut berdiri di atas kewenangan yang sah, atau sekadar formalitas administratif yang dipaksakan?