Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Kamis, 24 September 2026 - 23:22 WIB
IBAS-PUSPA lagi di mana? Masyarakat Loeha Raya menagih komitmen politik yang pernah disampaikan, dari persoalan lahan, pertanian hingga pembangunan, di tengah berjalannya pemerintahan dan RPJMD Luwu Timur 2025–2029.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Video | Rabu, 16 September 2026 - 15:26 WIB
Karang Taruna Towuti mengklaim memiliki bukti autentik dan menyoroti dugaan aktivitas pertambangan PT Vale di Seba-Seba. Legalitas, koordinat, izin dan dana kerohiman dipertanyakan.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Minggu, 13 September 2026 - 08:37 WIB
Konflik Seba-Seba, Lahan Adat Kerajaan Bungku, Morowali, Luwu Timur, Perbatasan Morowali-Luwu Timur, Merah Putih, Buldoser, Konflik Agraria, Masyarakat Adat, PT Vale, Jalan Hauling, Kepastian Hukum, NKRI, Aksi Warga, Penegakan Hukum
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Pemerintahan | Politik | Selasa, 8 September 2026 - 08:58 WIB
SEBA-SEBA, LUWU TIMUR — Polemik di kawasan perbatasan Luwu Timur–Morowali memasuki pertanyaan yang semakin mendasar. Warga tidak merasa sedang berada dalam sengketa lahan dengan…
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Senin, 7 September 2026 - 12:46 WIB
SEBA-SEBA — Warga Seba-Seba bersama masyarakat adat Bungku menutup akses jalan hauling di kawasan perbatasan Luwu Timur–Morowali, Senin (7/9/2026). Aksi ini menjadi bentuk desakan…
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Video | Minggu, 6 September 2026 - 17:48 WIB
Merah Putih akan kembali dikibarkan di kawasan Seba-Seba, wilayah perbatasan Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Pengibaran kembali Sang Merah Putih bukan sekadar seremoni. Di tengah persoalan lahan yang masih menjadi perhatian masyarakat, bendera negara itu hendak dijadikan penegasan bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam bingkai NKRI, adat, dan hukum.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Kamis, 3 September 2026 - 19:20 WIB
Praperadilan Nomor 32/Pid.Pra/2026/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar memasuki babak yang kian tajam. M. Taufik Hidayat menantang Dr. Makkah membuktikan pernyataannya yang menyebut dirinya pernah menuduh Wali Kota Makassar melakukan korupsi.
Tantangan itu disampaikan Taufik setelah persidangan pada Kamis (3/9/2026).
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 24 Agustus 2026 - 22:52 WIB
Bagi masyarakat, pengibaran Merah Putih merupakan simbol bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi, dan hukum.
Namun, terdapat versi berbeda dari pihak Rashimin yang disebut mewakili PT Vale Indonesia Tbk. Dalam klarifikasi pada 16 Agustus 2026, Rashimin membantah pihaknya merobohkan bendera.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Jumat, 31 Juli 2026 - 08:37 WIB
Hari ini, Jumat (31/7/2026), menjadi batas waktu yang diberikan Masyarakat Adat Kerajaan Bungku kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan langkah nyata menyikapi dugaan pemotongan tali tiang Bendera Merah Putih serta dugaan penerobosan kawasan tanah adat di Seba-Seba, wilayah perbatasan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 13 Juli 2026 - 07:15 WIB
Pernyataan Kepala Desa Ululere yang tidak mengakui klaim masyarakat adat Bungku memicu sorotan publik. Sejumlah dokumen negara, arsip sejarah, surat pemerintah, respons PT Vale Indonesia, dan proses hukum yang masih berjalan kembali membuka perdebatan mengenai status tanah leluhur di Seba-Seba, Morowali, yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.