SatuBerita, Ketapang, Kalimantan Barat – Kembalinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memunculkan kembali tanda tanya di tengah masyarakat.
Setelah sebelumnya tidak beroperasi dengan alasan menjalani masa pemeliharaan oleh Pertamina Patra Niaga, SPBU tersebut kini kembali melayani penyaluran BBM kepada masyarakat.
Namun, alih-alih meredakan polemik, dibukanya kembali SPBU itu justru memunculkan pertanyaan baru. Warga menilai hingga kini belum ada penjelasan yang terbuka mengenai hasil evaluasi, pengawasan, maupun tindak lanjut atas berbagai laporan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang sempat menjadi perhatian publik.
Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah proses pemeliharaan yang dilakukan sebelumnya hanya sebatas aspek teknis operasional atau juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Aksi Damai Jadi Sinyal Keresahan Publik
Polemik SPBU 64.788.16 bukanlah isu baru di Sungai Laur. Pada 8 Juni 2026 lalu, warga menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait.
Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPBU serta meminta seluruh laporan yang pernah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan.
Warga menilai keberadaan SPBU tersebut selama ini kerap menjadi bahan perbincangan karena munculnya dugaan praktik distribusi BBM yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama subsidi energi, yakni membantu masyarakat yang berhak menerima.
Efektivitas Pengawasan Dipertanyakan
Kembalinya operasional SPBU setelah masa pemeliharaan turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan pemerintah, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas.
Publik menunggu kejelasan apakah sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan, pembinaan, ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam proses distribusi BBM subsidi.
Di sisi lain, berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat tentu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat fakta hukum yang memiliki kekuatan dan dasar pembuktian yang jelas.
Yang menjadi perhatian publik bukan semata soal dibukanya kembali operasional SPBU, melainkan sejauh mana transparansi hasil pengawasan disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
LPK RI Kalbar Minta Keterbukaan
Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat, Muhammad Najib, menegaskan masyarakat berhak memperoleh informasi terkait hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap SPBU tersebut.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap SPBU 64.788.16 Sungai Laur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Menurut Najib, BBM subsidi merupakan program negara yang menggunakan anggaran publik sehingga pengawasannya harus dilakukan secara ketat dan akuntabel.
“Setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius. Penegakan hukum harus profesional, objektif, dan tidak boleh tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPBU penyalur BBM subsidi.
“Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka hal itu perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Dalam sistem hukum nasional, penyalahgunaan distribusi BBM subsidi memiliki konsekuensi pidana maupun administratif.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang mendapat subsidi pemerintah dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur secara rinci kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi serta mekanisme distribusinya.
Sementara itu, BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara penyaluran, pembekuan operasional, hingga pencabutan izin usaha sesuai hasil pemeriksaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak pengelola SPBU 64.788.16 Sungai Laur, Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas terkait hasil evaluasi pasca-pemeliharaan serta alasan dibukanya kembali operasional SPBU tersebut.
Publik kini menunggu jawaban yang jelas dan transparan dari para pemangku kepentingan. Sebab dalam pengelolaan BBM bersubsidi, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pengawasan negara.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.
Sumber: Muhammad Najib, Divisi Humas LPK RI Kalimantan Barat.
