SatuBerita, Makassar – Dugaan belum dibayarkannya gaji ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah SKPD lingkup Makassar menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, menilai persoalan ini harus segera dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Kota Makassar.
Kepada awak media, Senin (16/2/2026), Rizal menyatakan keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut hak normatif pegawai yang dijamin undang-undang.
“Gaji adalah hak. Mereka bekerja berdasarkan kontrak yang sah. Pemerintah daerah wajib memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu,” tegas Rizal.
Sorotan Rekrutmen PJLP
Rizal juga menyinggung adanya informasi terkait perekrutan tenaga baru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sejak Oktober 2025.
Menurut data yang dihimpun, tenaga PJLP direkrut untuk kebutuhan operasional SKPD dengan kisaran gaji pokok sekitar Rp1,5 juta ditambah insentif harian Rp50 ribu.
“Jika benar ada keterlambatan gaji PPPK yang bersamaan dengan perekrutan PJLP, maka perlu penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi adanya penggantian skema pegawai,” ujarnya.
Regulasi Tegas Soal Hak PPPK
Secara hukum, status dan hak PPPK diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Regulasi tersebut menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian dari ASN dan berhak atas gaji serta tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja pegawai termasuk kewajiban prioritas yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Amanat Presiden
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya birokrasi yang profesional, disiplin, dan berpihak pada kesejahteraan aparaturnya.
Reformasi birokrasi, menurut Presiden, harus diwujudkan dalam tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Karena itu, jika benar terjadi penundaan tanpa alasan yang jelas, hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pembenahan birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Pemkot Diminta Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlambatan pembayaran gaji PPPK.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang untuk memperoleh penjelasan berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Publik kini menunggu sikap dan klarifikasi resmi pemerintah daerah. Sebab, pembayaran gaji bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara terhadap aparaturnya.
