Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satuberita.online, BANTEN |

Serang – Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP/Perkim) Provinsi Banten, Selasa (10/2/2026). Massa merasa kecewa lantaran tidak ada satu pun pejabat dinas yang menemui mereka untuk menanggapi hasil investigasi lapangan.

Pantauan di lokasi, massa aksi melakukan orasi selama kurang lebih tiga jam. Mereka berniat menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Banten.

“Kami sangat kecewa. Kami menduga ada intervensi oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang membekingi serta mempengaruhi Dinas Perkim Provinsi Banten sehingga mereka enggan menemui kami,” ujar Komandan Lapangan (Danlap) aksi, Adi Acong, saat diwawancarai di lokasi, Selasa (10/2).

Persoalan Pembayaran Proyek 50 Persen

Adi menyoroti salah satu poin krusial terkait nasib pengusaha yang laporannya hanya dibayar sebesar 50 persen dari total pekerjaan. Menurutnya, pihak dinas berdalih bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut bersifat bodong.

“Logikanya, bagaimana mungkin dinas sudah membayar 50 persen jika SPK itu dianggap bodong? Ini menunjukkan sikap arogan dan kemunduran demokrasi yang ditunjukkan Dinas Perkim Banten,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan para pejabat bahwa fasilitas yang mereka nikmati berasal dari pajak masyarakat, bukan harta pribadi. Adi juga mengklaim mendapatkan informasi bahwa setiap aspirasi yang masuk ke dinas tersebut, baik melalui aksi maupun audiensi, hampir tidak pernah mendapatkan respons.

Bakal Lapor ke Kejagung RI

Senada dengan Adi, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fitra, menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana membawa temuan investigasi tersebut ke ranah hukum yang lebih tinggi.

“Kami akan membuat laporan resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kami berharap ada kejelasan dan transparansi dari hasil temuan kami selama ini,” kata Fitra.

Menutup aksinya, massa Koalisi Kejam mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa pada pekan depan. Mereka berjanji akan membawa massa yang lebih besar dan terorganisir jika tuntutan mereka tetap tidak digubris oleh pihak dinas.

Penulis : Redaksi

Sumber Berita: Tim Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam)

Berita Terkait

Rotasi Kejaksaan Sulsel Bergulir: Tiga Kajari Dilantik, Kajati Naik ke Pusat
Sambut May Day, Karyawan PT. HAI dan Polres Pekalongan Bersatu dalam Aksi Donor Darah
Merajut Kenangan dan Kebersamaan, Bupati OKU Hadiri Halal Bihalal Perantau Sumbagsel
LSM Garda Bekasi Katimsus Tegaskan Sikap Dukung Caum di Pilkades Karang Bahagia 2026
Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara di Istana Negara
Perjalanan Terakhir Penjaga Aset Negara: Asruddin Dilepas dengan Penghormatan Kedinasan
DIDUGA KEBAL HUKUM! Truk BN 8839 TL Diduga Milik Masad Angkut Buah Sawit dari Lahan Sitaan Negara Milik Thamron (Aon), Nama EDMH Ikut Disorot!
Resmob Bersusah Payah Tangkap Curnak, Reskrim “Lepas”? Ada Apa di Balik Ini

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 08:34

Rotasi Kejaksaan Sulsel Bergulir: Tiga Kajari Dilantik, Kajati Naik ke Pusat

Selasa, 28 April 2026 - 15:09

Sambut May Day, Karyawan PT. HAI dan Polres Pekalongan Bersatu dalam Aksi Donor Darah

Senin, 27 April 2026 - 14:52

Merajut Kenangan dan Kebersamaan, Bupati OKU Hadiri Halal Bihalal Perantau Sumbagsel

Senin, 27 April 2026 - 13:28

Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara di Istana Negara

Senin, 27 April 2026 - 13:09

Perjalanan Terakhir Penjaga Aset Negara: Asruddin Dilepas dengan Penghormatan Kedinasan

Berita Terbaru