Pekalongan -17-Juli-2026-Pemerintah berkomitmen terus melakukan perbaikan ke depan serta mencegah terjadinya pelanggaran kebijakan, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun praktik-praktik pemerintahan di seluruh lini organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang telah disampaikan. Sejumlah hal teknis tentu akan kami tindak lanjuti, seperti persoalan infrastruktur, nelayan, tenaga outsourcing, hingga persoalan BUMD dan berbagai isu lainnya,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai tenaga outsourcing yang tidak lagi diperpanjang kontraknya, ia mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi.
“Untuk tenaga outsourcing tentu akan kami cek terlebih dahulu datanya. Kami juga masih menunggu laporan serta tindak lanjut yang lebih lengkap. Nanti akan kami lihat apakah pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi karena adanya pelanggaran, faktor kinerja, atau bahkan karena faktor politik. Semua akan kami kaji secara objektif,” katanya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya tenaga outsourcing yang dirugikan karena faktor politik atau proses demokrasi, pemerintah akan berupaya mengembalikan hak-haknya.
“Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya secara hukum formal tidak pernah terbukti. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai adanya praktik jual beli jabatan. Saat ini kita juga sedang berproses melakukan penataan pejabat, mulai dari eselon II, eselon III, hingga jenjang lainnya,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai pesan khusus kepada Porlindo dan Pejuang 24, ia berharap kedua organisasi tersebut dapat bersinergi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang telah ada di Kabupaten Pekalongan.
“Saya berharap Porlindo dan Pejuang 24 dapat bergabung dan bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang sudah eksis di Kabupaten Pekalongan, serta menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah demi kemajuan daerah,” pungkasnya.(Lutfi
