Topik Penegakan Hukum

Berita

Apakah Tugas dan Fungsi Polri Sudah Dijalankan? Dugaan Penganiayaan Tahanan Anak di Polda Bangka Belitung Jadi Sorotan

Berita | Daerah | Kriminal | Nasional | Jumat, 13 Februari 2026 - 11:08

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:08

Dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan anak di Rutan Tahti Polda Bangka Belitung memantik pertanyaan mendasar: apakah tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijalankan sesuai amanat undang-undang?

Berita

​Dugaan Mafia Tambang di Eks Tambang Pondi: Pekerja Luar Pulau Didatangkan, Pengawasan Dipertanyakan

Berita | Daerah | Internasional | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Selasa, 3 Februari 2026 - 03:38

Selasa, 3 Februari 2026 - 03:38

Tabir gelap aktivitas pertambangan ilegal di lokasi TB Pemali DU 1517 kini menjadi sorotan. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka secara resmi mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas penanggung jawab aktivitas tambang di wilayah yang merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) tersebut.

Berita

Buntut Dugaan Korupsi Fee Proyek Soppeng, Ratusan Massa Desak Polda Sulsel Tetapkan Tersangka

Berita | Daerah | Internasional | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 2 Februari 2026 - 15:20

Senin, 2 Februari 2026 - 15:20

Buntut dugaan kasus korupsi penerimaan fee proyek di Kabupaten Soppeng, ratusan orang yang tergabung dalam Organisasi Elang Timur Indonesia bersama elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi konsolidasi di depan Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), Senin (2/2/2026).

Berita

Narasi “Dijebak” Dinilai Menyesatkan, DPW BAKUMKU Kalbar Kecam Media yang Wawancarai Tahanan

Berita | Daerah | Kriminal | Nasional | Minggu, 1 Februari 2026 - 07:31

Minggu, 1 Februari 2026 - 07:31

Pernyataan yang beredar luas di media sosial dan sejumlah media online terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat mantan anggota Polres Melawi menuai kritik keras. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Hukum dan Lingkungan (DPW BAKUMKU) Provinsi Kalimantan Barat menilai konten tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga diduga melanggar aturan dan kode etik jurnalistik.