Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat-Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa

Senin, 4 Mei 2026 - 15:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senin, 4 Mei 2026

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional (PSN). Hal ini salah satunya dalam menyukseskan pembangunan dan pengelolaan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan akan memperkuat efektivitas implementasi program strategis nasional di daerah.

Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengawal kesiapan regulasi sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya dilintasi program tersebut. Langkah ini untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan efektif.

“Peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mengawal dan memfasilifasi seluruh pemerintah daerah khsusnya yang dilintasi oleh program strategis nasional ini,” ujar Ribka.

Ia menjelaskan, keterlibatan aktif Pemda dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut, sebagaimana juga ditekankan oleh kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan pentingnya kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional. Ini khususnya melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bapak Mendagri sangat mengharapkan adanya sinkronisasi khususnya dalam penyusunan RTRW daerah dan juga terkait dengan RPJMD-nya,” sambungnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan terus mendorong Pemda untuk memastikan program pembangunan pesisir Pantura Jawa dapat berjalan secara strategis, terarah, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Penulis : Redaksi

Editor : Hafidz

Sumber Berita: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

DPD LPK-RI Jabar Layangkan Surat Pembatalan PHK sepihak PT.kahoindah Citragarment
Heboh! Oknum Pegawai RSUD Cabang Bungin Bekasi Diduga Gadai Mobil Rental Milik Pegawai Pemda
Tewas Tertimpa Tong Pengolahan Emas, Polres Madina Diminta Periksa Pengelola
Sorotan Kasus IPL Rp11 Miliar Kapuk Muara: LBH Harimau Raya Minta Pembuktian Konkret, Apresiasi Resmob Polres Jakut
Wamendagri Bima Arya: Kepemimpinan Kepala Daerah Kunci Atasi Persoalan Kebebasan Beragama
Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan
Kemendagri Dorong Pemda di NTB Perkuat KPDBU untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Kemendagri Dorong Pemda di Maluku Perkuat Strategi Efisiensi Belanja Pegawai
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 12:18 WIB

DPD LPK-RI Jabar Layangkan Surat Pembatalan PHK sepihak PT.kahoindah Citragarment

Selasa, 22 September 2026 - 20:20 WIB

Heboh! Oknum Pegawai RSUD Cabang Bungin Bekasi Diduga Gadai Mobil Rental Milik Pegawai Pemda

Selasa, 22 September 2026 - 17:50 WIB

Tewas Tertimpa Tong Pengolahan Emas, Polres Madina Diminta Periksa Pengelola

Selasa, 22 September 2026 - 14:15 WIB

Sorotan Kasus IPL Rp11 Miliar Kapuk Muara: LBH Harimau Raya Minta Pembuktian Konkret, Apresiasi Resmob Polres Jakut

Senin, 21 September 2026 - 15:33 WIB

Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

Berita Terbaru