KAJEN – Suasana audiensi antara Koalisi Transparansi Pekalongan (KTP) dan DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Komisi A memanas. Kekecewaan terhadap penanganan polemik rehabilitasi dan revitalisasi eks Pendopo Nusantara memuncak hingga sejumlah perwakilan KTP membentangkan poster bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Kepada Sekda”.
Aksi tersebut dipimpin Mustofa Amin yang sempat menggebrak meja rapat sebagai bentuk protes atas tidak hadirnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan maupun pihak penyewa yang selama ini dianggap memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Dalam forum itu, KTP melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menilai hingga kini belum ada kejelasan yang memuaskan terkait berbagai pertanyaan publik mengenai proyek eks Pendopo Nusantara. Bahkan, KTP secara terbuka menyebut Sekda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kisruh yang terus bergulir.
“Biang keroknya Sekda!” teriak salah satu peserta audiensi yang langsung disambut dukungan peserta lainnya.
Ketegangan semakin terasa ketika perwakilan KTP mendesak DPRD agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan mengambil langkah konkret untuk mengungkap persoalan yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya. Mereka juga mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam polemik tersebut tidak dihadirkan dalam forum audiensi.
Di hadapan peserta audiensi, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, berupaya menenangkan situasi. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat telah dicatat dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat pimpinan DPRD.
Menurut Munir, DPRD berkomitmen menindaklanjuti hasil audiensi melalui rapat pimpinan guna menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Meski audiensi berakhir tanpa kehadiran Sekda maupun pihak penyewa, aksi pembentangan Mosi Tidak Percaya kepada Sekda menjadi sorotan utama dan menandai semakin menguatnya tekanan publik agar polemik eks Pendopo Nusantara dibuka secara terang-benderang di hadapan masyarakat.TIM
