Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satuberita.online, BANTEN |

Serang – Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP/Perkim) Provinsi Banten, Selasa (10/2/2026). Massa merasa kecewa lantaran tidak ada satu pun pejabat dinas yang menemui mereka untuk menanggapi hasil investigasi lapangan.

Pantauan di lokasi, massa aksi melakukan orasi selama kurang lebih tiga jam. Mereka berniat menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Banten.

“Kami sangat kecewa. Kami menduga ada intervensi oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang membekingi serta mempengaruhi Dinas Perkim Provinsi Banten sehingga mereka enggan menemui kami,” ujar Komandan Lapangan (Danlap) aksi, Adi Acong, saat diwawancarai di lokasi, Selasa (10/2).

Persoalan Pembayaran Proyek 50 Persen

Adi menyoroti salah satu poin krusial terkait nasib pengusaha yang laporannya hanya dibayar sebesar 50 persen dari total pekerjaan. Menurutnya, pihak dinas berdalih bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut bersifat bodong.

“Logikanya, bagaimana mungkin dinas sudah membayar 50 persen jika SPK itu dianggap bodong? Ini menunjukkan sikap arogan dan kemunduran demokrasi yang ditunjukkan Dinas Perkim Banten,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan para pejabat bahwa fasilitas yang mereka nikmati berasal dari pajak masyarakat, bukan harta pribadi. Adi juga mengklaim mendapatkan informasi bahwa setiap aspirasi yang masuk ke dinas tersebut, baik melalui aksi maupun audiensi, hampir tidak pernah mendapatkan respons.

Bakal Lapor ke Kejagung RI

Senada dengan Adi, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fitra, menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana membawa temuan investigasi tersebut ke ranah hukum yang lebih tinggi.

“Kami akan membuat laporan resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kami berharap ada kejelasan dan transparansi dari hasil temuan kami selama ini,” kata Fitra.

Menutup aksinya, massa Koalisi Kejam mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa pada pekan depan. Mereka berjanji akan membawa massa yang lebih besar dan terorganisir jika tuntutan mereka tetap tidak digubris oleh pihak dinas.

Penulis : Redaksi

Sumber Berita: Tim Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam)

Berita Terkait

Kisruh Kepanitiaan BPD Sukaraya, Tokoh Pemuda Desak Pembentukan Ulang secara Terbuka
Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jagorawi KM 47 Ciawi Pagi Ini
BPS Buka Suara soal Angka Gaji Rp 78,6 Juta per Tahun, Begini Penjelasannya
Pemkab Bekasi Larang PKL Jualan di Kawasan Cikarang Kota, Ini Lokasi Relokasinya
​Tito Karnavian Targetkan Huntara Sumbar-Aceh Rampung Cepat: Jangan Kelamaan di Tenda!
Kasatgas Tito: Pemerintah Gerak Cepat Perbaiki Ribuan Sekolah Terdampak Banjir di Sumatera
Jelang Ramadan, Satgas PRR Kebut Penyaluran Dana Tunggu Hunian Korban Bencana di Sumatera
Gencarkan Pembersihan Lumpur, Tito Karnavian Targetkan Rehabilitasi Sumatera Kelar Lebih Cepat

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:44

Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten

Rabu, 11 Februari 2026 - 13:49

Kisruh Kepanitiaan BPD Sukaraya, Tokoh Pemuda Desak Pembentukan Ulang secara Terbuka

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:32

Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jagorawi KM 47 Ciawi Pagi Ini

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:18

BPS Buka Suara soal Angka Gaji Rp 78,6 Juta per Tahun, Begini Penjelasannya

Rabu, 11 Februari 2026 - 10:58

Pemkab Bekasi Larang PKL Jualan di Kawasan Cikarang Kota, Ini Lokasi Relokasinya

Berita Terbaru