Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satuberita.online, BANTEN |

Serang – Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP/Perkim) Provinsi Banten, Selasa (10/2/2026). Massa merasa kecewa lantaran tidak ada satu pun pejabat dinas yang menemui mereka untuk menanggapi hasil investigasi lapangan.

Pantauan di lokasi, massa aksi melakukan orasi selama kurang lebih tiga jam. Mereka berniat menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Banten.

“Kami sangat kecewa. Kami menduga ada intervensi oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang membekingi serta mempengaruhi Dinas Perkim Provinsi Banten sehingga mereka enggan menemui kami,” ujar Komandan Lapangan (Danlap) aksi, Adi Acong, saat diwawancarai di lokasi, Selasa (10/2).

Persoalan Pembayaran Proyek 50 Persen

Adi menyoroti salah satu poin krusial terkait nasib pengusaha yang laporannya hanya dibayar sebesar 50 persen dari total pekerjaan. Menurutnya, pihak dinas berdalih bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut bersifat bodong.

“Logikanya, bagaimana mungkin dinas sudah membayar 50 persen jika SPK itu dianggap bodong? Ini menunjukkan sikap arogan dan kemunduran demokrasi yang ditunjukkan Dinas Perkim Banten,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan para pejabat bahwa fasilitas yang mereka nikmati berasal dari pajak masyarakat, bukan harta pribadi. Adi juga mengklaim mendapatkan informasi bahwa setiap aspirasi yang masuk ke dinas tersebut, baik melalui aksi maupun audiensi, hampir tidak pernah mendapatkan respons.

Bakal Lapor ke Kejagung RI

Senada dengan Adi, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fitra, menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana membawa temuan investigasi tersebut ke ranah hukum yang lebih tinggi.

“Kami akan membuat laporan resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kami berharap ada kejelasan dan transparansi dari hasil temuan kami selama ini,” kata Fitra.

Menutup aksinya, massa Koalisi Kejam mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa pada pekan depan. Mereka berjanji akan membawa massa yang lebih besar dan terorganisir jika tuntutan mereka tetap tidak digubris oleh pihak dinas.

Penulis : Redaksi

Sumber Berita: Tim Koalisi Masyarakat Jaring Aspirasi Rakyat (Kejam)

Berita Terkait

DPD LPK-RI Jabar Layangkan Surat Pembatalan PHK sepihak PT.kahoindah Citragarment
Heboh! Oknum Pegawai RSUD Cabang Bungin Bekasi Diduga Gadai Mobil Rental Milik Pegawai Pemda
Tewas Tertimpa Tong Pengolahan Emas, Polres Madina Diminta Periksa Pengelola
Sorotan Kasus IPL Rp11 Miliar Kapuk Muara: LBH Harimau Raya Minta Pembuktian Konkret, Apresiasi Resmob Polres Jakut
Wamendagri Bima Arya: Kepemimpinan Kepala Daerah Kunci Atasi Persoalan Kebebasan Beragama
Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan
Kemendagri Dorong Pemda di NTB Perkuat KPDBU untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Kemendagri Dorong Pemda di Maluku Perkuat Strategi Efisiensi Belanja Pegawai
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 12:18 WIB

DPD LPK-RI Jabar Layangkan Surat Pembatalan PHK sepihak PT.kahoindah Citragarment

Selasa, 22 September 2026 - 20:20 WIB

Heboh! Oknum Pegawai RSUD Cabang Bungin Bekasi Diduga Gadai Mobil Rental Milik Pegawai Pemda

Selasa, 22 September 2026 - 17:50 WIB

Tewas Tertimpa Tong Pengolahan Emas, Polres Madina Diminta Periksa Pengelola

Selasa, 22 September 2026 - 14:15 WIB

Sorotan Kasus IPL Rp11 Miliar Kapuk Muara: LBH Harimau Raya Minta Pembuktian Konkret, Apresiasi Resmob Polres Jakut

Senin, 21 September 2026 - 15:33 WIB

Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

Berita Terbaru