Indonesia Peringkat 2 TBC Dunia, Wamendagri Wiyagus Minta Kepala Daerah Turun Tangan Langsung!

Selasa, 10 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SATUBERITA, ONLINE//Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Wiyagus meminta para gubernur, bupati, hingga wali kota memimpin langsung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) guna mengejar target eliminasi pada tahun 2030.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia saat ini menduduki posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Mirisnya, penemuan kasus di tanah air baru menyentuh angka 62 persen.

​”Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

TBC Masuk Program ‘Quick Win’ Presiden

Wiyagus menegaskan bahwa penanganan penyakit menular ini telah menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden RI. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati.

Ia mengingatkan Pemda untuk menjalankan amanat Perpres Nomor 67 Tahun 2021. Salah satu poin krusialnya adalah mencantumkan indikator penanganan TBC ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

​”Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan,” tegasnya.

Camat hingga Kades Kini Punya KPI TBC

Tak hanya kepala daerah, Wiyagus juga menyoroti peran strategis camat, lurah, hingga kepala desa. Ia mendorong adanya Key Performance Indicator (KPI) khusus terkait tata kelola dan mobilisasi penanganan TBC di tingkat wilayah.

Menurutnya, camat harus mampu menggerakkan kader TP PKK, Posyandu, hingga RT/RW untuk melakukan deteksi dini. Jika masih banyak kasus yang tidak terdeteksi di suatu wilayah, hal itu dianggap sebagai rapor merah bagi koordinasi wilayah tersebut.

​”Bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi. Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal,” imbuh Wiyagus.

Melalui gerakan TOSS TB (Temukan, Obati, Sampai Sembuh), Kemendagri berharap eliminasi TBC di Indonesia dapat terealisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam agenda ini, turut hadir Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

Penulis : Redaksi

Editor : Hafidz

Sumber Berita: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Diduga Kepala Sekolah SMAN 1 Kubu BabusalamRohil ” Korupsi Dana BOS Tahun Anggaran 2023-2025 : Dengan Memanipulasi Data
Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten
Kisruh Kepanitiaan BPD Sukaraya, Tokoh Pemuda Desak Pembentukan Ulang secara Terbuka
Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jagorawi KM 47 Ciawi Pagi Ini
BPS Buka Suara soal Angka Gaji Rp 78,6 Juta per Tahun, Begini Penjelasannya
Pemkab Bekasi Larang PKL Jualan di Kawasan Cikarang Kota, Ini Lokasi Relokasinya
​Tito Karnavian Targetkan Huntara Sumbar-Aceh Rampung Cepat: Jangan Kelamaan di Tenda!
Kasatgas Tito: Pemerintah Gerak Cepat Perbaiki Ribuan Sekolah Terdampak Banjir di Sumatera

Berita Terkait

Kamis, 12 Februari 2026 - 01:07

Diduga Kepala Sekolah SMAN 1 Kubu BabusalamRohil ” Korupsi Dana BOS Tahun Anggaran 2023-2025 : Dengan Memanipulasi Data

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:44

Tak Ditemui Pejabat, Koalisi Kejam Duga Oknum APH ‘Bekingi’ Perkim Banten

Rabu, 11 Februari 2026 - 13:49

Kisruh Kepanitiaan BPD Sukaraya, Tokoh Pemuda Desak Pembentukan Ulang secara Terbuka

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:32

Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jagorawi KM 47 Ciawi Pagi Ini

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:18

BPS Buka Suara soal Angka Gaji Rp 78,6 Juta per Tahun, Begini Penjelasannya

Berita Terbaru