SATUBERITA, ONLINE//Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian angkat bicara mengenai angka inflasi nasional pada Januari 2026 yang mencapai 3,55 persen (year on year). Meski angka ini berada di ambang batas atas target pemerintah, Tito menegaskan kondisi ekonomi RI masih sangat terkendali.
Tito menjelaskan bahwa lonjakan angka tersebut bukan disebabkan oleh kenaikan harga barang pokok secara liar, melainkan adanya penyesuaian kebijakan subsidi energi.
”Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Efek Domino Tarif Listrik
Eks Kapolri ini memaparkan bahwa penyumbang terbesar inflasi berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 1,72 persen. Secara spesifik, tarif listrik menjadi “biang kerok” utama dengan sumbangan 1,49 persen.
Tito meluruskan bahwa kenaikan ini terjadi karena perbandingan basis harga tahun lalu. Pada Januari 2025, pemerintah memberikan subsidi listrik sebesar 50 persen, sementara pada Januari 2026 tarif kembali normal tanpa subsidi.
”Seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak (hanya kembali ke harga normal),” jelasnya.
Kabar Baik: Secara Bulanan Justru Deflasi
Jika menilik data month to month (m-to-m), Tito menyebut kondisi lapangan justru menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, terjadi deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025.
”Berita bagus. Artinya barang dan jasa terkendali. Yang tadinya naik didorong Natal dan Tahun Baru, turun di Januari,” katanya. Sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi kontributor deflasi terbesar sebesar minus 0,30 persen.
Warning untuk Daerah Rawan Bencana
Meski secara nasional aman, Mendagri tetap memberikan “catatan merah” bagi daerah yang inflasinya masih tinggi. Ia meminta kepala daerah mewaspadai gejolak harga komoditas pangan seperti:
● Cabai rawit & Cabai merah
● Bawang putih
● Daging ayam ras
● Beras
Tito juga memberikan instruksi khusus bagi daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Belajar dari kasus gangguan infrastruktur akibat bencana, ia meminta Pemda memperkuat stok logistik mandiri.
”Daerah rawan harus memiliki ketahanan logistik, minimal untuk 3 bulan. Baik melalui stok maupun menanam sendiri,” tegas Tito.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh pejabat lintas kementerian, termasuk Deputi BPS Ateng Hartono, pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna menyelaraskan program Tiga Juta Rumah dengan stabilitas ekonomi daerah.
Simak Video “Mendagri Pantau Harga Pangan di Pasar”
Sumber : Puspen Kemendagri
Penulis : Redaksi
Editor : Hafidz
Sumber Berita: Puspen Kemendagri
