Pekalongan .08.Juni 2026-Paninggaran – Kinerja pengawasan terhadap pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Paninggaran menjadi sorotan sejumlah pihak.
Kecamatan Paninggaran dinilai belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kondisi tersebut disebut-sebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan di sejumlah desa. Salah satunya terkait penggunaan anggaran desa yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, sehingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat.
Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari pihak terkait dinilai masih perlu ditingkatkan agar berbagai permasalahan yang muncul dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Di sektor ekonomi desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian. Sejumlah BUMDes di wilayah Kecamatan Paninggaran dikabarkan belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak lagi aktif menjalankan usahanya.
Padahal, hampir seluruh desa telah memiliki pengelola BUMDes yang memperoleh dukungan permodalan melalui anggaran desa maupun program pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit BUMDes yang hingga kini belum mampu berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Masyarakat berharap instansi terkait, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, dapat melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif agar tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (TIM)
