Kapolda Sulsel–Sulteng Berganti, PJI Soroti Kepastian Hukum Laporan Masyarakat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi momentum bagi Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan untuk mendorong penguatan evaluasi, transparansi, dan pelayanan publik di jajaran kepolisian, termasuk Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Tengah.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sehari setelah pelantikan, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang memuat rotasi 19 Kapolda. Polri menjelaskan mutasi tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan kedinasan, pembinaan karier, dan penyegaran pelaksanaan tugas.

Untuk wilayah Sulawesi, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin ditugaskan sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, sementara Irjen Pol. Rizal Irawan dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.

Pergantian tersebut mendapat perhatian PJI Sulsel. Bagi organisasi jurnalis itu, perubahan pucuk pimpinan Polri sekaligus pergantian sejumlah Kapolda menjadi ruang untuk memperkuat evaluasi terhadap pelayanan kepolisian dan penanganan laporan masyarakat.

PJI APRESIASI KAPOLRI BARU

Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Dzoel SB, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas dilantiknya Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

“PJI Sulsel menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Kami berharap kepemimpinan baru ini membawa penguatan terhadap profesionalitas, transparansi, pelayanan publik, serta kemitraan Polri dengan masyarakat dan insan pers.”

Harapan tersebut sejalan dengan pernyataan awal Suyudi setelah dilantik yang antara lain menekankan konsolidasi internal, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.

Suyudi juga menyatakan akan mengevaluasi program kepemimpinan sebelumnya, melanjutkan hal yang masih baik dan memperbaiki bagian yang membutuhkan pembenahan.

Menurut Dzoel, apresiasi terhadap kepemimpinan baru tidak berarti menutup ruang kritik dan evaluasi.

“Kami mendukung semangat tersebut. Pada saat yang sama, PJI berharap ruang evaluasi dan koreksi terhadap jajaran kepolisian tetap terbuka. Jika ada laporan masyarakat yang berlarut, persoalan yang belum memperoleh kepastian, atau dugaan tindakan anggota yang mencederai institusi, semuanya perlu diperiksa secara objektif sesuai mekanisme yang berlaku.”

EVALUASI JANGAN BERHENTI DI PUCUK PIMPINAN

Dzoel berharap evaluasi tidak hanya menyentuh level Kapolda atau pejabat utama, tetapi juga jajaran pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, evaluasi perlu mencakup mekanisme kerja penyidik mulai dari Direktorat Reserse Kriminal di tingkat Polda, Satreskrim Polres/Polrestabes, hingga unit Reskrim di tingkat Polsek, terutama dalam menangani laporan masyarakat yang disebut berlarut-larut.

“Evaluasi jangan hanya berhenti di pucuk pimpinan. Kalau memang ada laporan masyarakat yang berlarut sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan, maka mekanisme kerja penyidik juga perlu dievaluasi, mulai dari Polda, Polres atau Polrestabes sampai Polsek,” ujar Dzoel SB.

Dzoel menegaskan, lamanya sebuah perkara tidak otomatis berarti telah terjadi pelanggaran. Setiap perkara memiliki kompleksitas dan tahapan hukum yang berbeda.

Namun, menurut dia, ketika masyarakat mempertanyakan lamanya proses, kepolisian perlu memberikan penjelasan mengenai status perkara, tahapan penanganan, kendala, dasar hukum, dan perkembangan penyidikan.

“Kami tidak mengatakan semua penyidik yang menangani perkara lama telah melakukan pelanggaran. Tetapi kalau ada masyarakat yang terus menunggu tanpa memperoleh penjelasan yang jelas, pimpinan perlu memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penanganannya.”

LAPORAN MASYARAKAT BERLARUT

Salah satu contoh yang disorot PJI adalah perkara di wilayah hukum Polrestabes Makassar yang disampaikan pihak pelapor.

Dalam perkara tersebut, HF disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui surat penetapan tersangka tertanggal 1 Juli 2026.

Pemberitahuan penetapan tersangka juga disebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar.

Namun, menurut pihak pelapor, HF belum dilakukan penahanan.

Pelapor juga menyampaikan adanya penjelasan dari penyidik mengenai alasan tidak dilakukan penahanan.
Keterangan tersebut merupakan versi pihak pelapor dan masih memerlukan klarifikasi dari penyidik maupun pejabat kepolisian terkait.

Bagi PJI, persoalannya bukan semata-mata mengenai penahanan, melainkan apakah seluruh proses telah berjalan berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku serta dapat dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan.

“Publik tidak selalu menuntut perkara selesai dalam sehari. Yang dituntut adalah kejelasan: sudah sampai mana prosesnya, apa kendalanya, apa dasar hukumnya, dan kapan masyarakat memperoleh kepastian,” kata Dzoel.

POLEMIK PERBATASAN DI BALIK DUGAAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN SEBA-SEBA

Sorotan PJI juga bersinggungan dengan persoalan yang berkembang di Seba-Seba, kawasan perbatasan Luwu Timur–Morowali.

Polemik tersebut tidak hanya menyangkut dugaan aktivitas pertambangan yang disebut berkaitan dengan PT Vale Indonesia Tbk, tetapi juga menyentuh persoalan batas wilayah, status kawasan, lahan, koordinat, legalitas kegiatan, jalan hauling hingga keberadaan personel keamanan di lokasi.

Persoalan tersebut sebelumnya telah diberitakan SAMBAR.ID dengan judul:

“Polemik Perbatasan Dibalik Dugaan Tambang Ilegal Mining PT Vale di Seba Seba!, PJI Minta Kapolri Baru Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel–Sulteng?”
Baca pemberitaan sebelumnya di SAMBAR.ID⁠

Pemberitaan tersebut menempatkan persoalan Seba-Seba dalam konteks kebutuhan untuk menguji status kawasan, batas wilayah, koordinat kegiatan, dokumen perizinan dan kewenangan aparat di lapangan.

Ketua Umum Karang Taruna Kecamatan Towuti, Muhammad Effendi Nurdin, sebelumnya menyampaikan klaim mengenai dugaan aktivitas illegal mining.

“Perlu PT Vale ketahui bahwasanya penambangan ini terindikasi illegal mining, dan saya punya bukti-bukti autentik terhadap hal tersebut,” ungkap Effendi.

Pernyataan tersebut merupakan klaim pihak masyarakat dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa verifikasi serta pemeriksaan instansi berwenang.

Karena itu, PJI mendorong agar persoalan Seba-Seba diuji melalui dokumen perizinan, peta, koordinat, status kawasan, kronologi, saksi dan bukti lapangan.

DELAPAN TUNTUTAN DIBAWA KE MEJA PERTEMUAN

Masyarakat datang bukan tanpa tuntutan. Delapan poin utama disampaikan sebagai aspirasi sekaligus permintaan kepastian hukum atas persoalan yang berkembang di kawasan Seba-Seba.

  1. meminta negara hadir memberikan perlindungan serta memastikan penyelesaian persoalan Seba-Seba dilakukan secara adil, objektif dan berdasarkan hukum.
  2. meminta verifikasi terbuka terhadap status kawasan, batas wilayah, peta dan koordinat, dengan melibatkan pihak terkait.
  3. meminta legalitas aktivitas pertambangan diperiksa, termasuk kesesuaiannya dengan wilayah izin, dokumen perizinan dan lokasi kegiatan.
  4. meminta status dan dasar hukum jalan hauling diperjelas, termasuk status lahan, dasar pembangunan dan penggunaannya.
  5. meminta peristiwa 23–24 Juli 2026 diperiksa berdasarkan kronologi, keterangan saksi, dokumentasi dan bukti yang relevan.
  6. meminta seluruh laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta diberikan kejelasan mengenai perkembangannya.
  7. meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, proporsional dan tidak diskriminatif, dengan tetap menjunjung prosedur hukum dan asas praduga tak bersalah.
  8. meminta aktivitas pertambangan dihentikan sementara sampai terdapat kepastian hukum mengenai status kawasan, koordinat dan legalitas kegiatan berdasarkan hasil verifikasi instansi berwenang.

Delapan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat meminta persoalan Seba-Seba diuji melalui dokumen, peta, koordinat, izin, kronologi, saksi dan bukti, bukan semata-mata melalui klaim masing-masing pihak.

“POLISI VALE” DAN KEJELASAN PENUGASAN

Istilah “Polisi Vale” juga digunakan masyarakat dalam menyampaikan kritik terkait keberadaan personel keamanan di kawasan tersebut.

PJI memandang penting agar istilah tersebut tidak langsung dipahami sebagai nomenklatur resmi Polri.

Yang perlu dijelaskan adalah personel dari satuan mana, berdasarkan surat perintah siapa, untuk tugas apa, serta apa dasar hukum penugasannya.

Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak berkembang persepsi yang keliru mengenai hubungan antara aparat kepolisian, perusahaan dan masyarakat.

MUTASI ATAU PEMBINAAN, HARUS BERDASARKAN MEKANISME

Dzoel juga menyampaikan pandangan mengenai personel penyidik apabila evaluasi internal menemukan adanya anggota yang perlu dilakukan pembinaan atau penyegaran.

Ia berharap persoalan tersebut tidak serta-merta diselesaikan berdasarkan tudingan atau tekanan opini publik.

“Kalau setelah dievaluasi ada oknum penyidik yang memang perlu dilakukan pembinaan atau penyegaran, menurut kami tidak harus selalu berujung pada sanksi etik. Bisa saja dilakukan penataan penugasan atau mutasi ke wilayah lain, termasuk Papua, sepanjang sesuai mekanisme, kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Dzoel, pemindahan personel ke wilayah lain harus tetap didasarkan pada kewenangan dan mekanisme organisasi, bukan dijadikan hukuman sebelum adanya pemeriksaan yang objektif.

“Jangan menghukum seseorang hanya berdasarkan tudingan. Periksa dulu. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, proses sesuai aturan. Kalau persoalannya lebih pada kebutuhan pembinaan dan penyegaran organisasi, pimpinan memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan atau mutasi sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

EVALUASI BUKAN INTERVENSI

Dzoel menegaskan bahwa dorongan evaluasi tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum.

“Kami tidak dalam posisi mengintervensi penyidikan ataupun menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun, ketika masyarakat mulai mempertanyakan konsistensi penegakan hukum, pimpinan Polri perlu melakukan evaluasi secara objektif. Jika seluruh proses telah sesuai prosedur, jelaskan kepada publik agar tidak berkembang menjadi opini yang merugikan institusi Polri.”

PJI juga berharap tidak muncul anggapan adanya perlakuan berbeda terhadap pencari keadilan.

“Harapan kami sederhana, jangan sampai muncul anggapan bahwa pencari keadilan diperlakukan berbeda. Semua laporan masyarakat harus memperoleh pelayanan yang sama, profesional, transparan dan berkeadilan.”

SEBA-SEBA MEMBUTUHKAN JAWABAN

Bagi PJI Sulsel, pergantian Kapolda Sulsel dan Sulteng serta kepemimpinan baru Kapolri menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara aparat dan masyarakat.

Persoalan Seba-Seba membutuhkan jawaban yang dapat diuji:

  1. Di mana batas wilayahnya?
  2. Bagaimana status kawasannya?
  3. Apa dasar legalitas kegiatan?
  4. Bagaimana status jalan hauling?
  5. Siapa yang memiliki kewenangan di lapangan?
  6. Dan bagaimana laporan masyarakat ditangani?
    Dzoel menilai ruang koreksi terhadap institusi kepolisian merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.

“Lapor sudah dilakukan. Aspirasi sudah disampaikan. Dokumentasi telah dibuat. Kini publik menunggu bagaimana negara memeriksa dan memberikan jawabannya.”

Menurutnya, seluruh persoalan tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada fakta, dokumen dan hukum.

“Jika seluruh proses telah sesuai aturan, jelaskan kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau bukti belum cukup, lakukan verifikasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, bukan spekulasi.”

Kini publik menunggu jawaban institusi negara berdasarkan fakta, dokumen, kewenangan dan hukum.

Catatan redaksi: PT Vale Indonesia Tbk, Polda Sulsel, Polda Sulteng, Polrestabes Makassar, Polres Morowali, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, koreksi atau tanggapan sesuai fakta dan dokumen yang mereka miliki.

Berita Terkait

Breaking News: Tahanan Tewas di Sel Polsek Kajang
DUMAS SEBA-SEBA MASUK BARESKRIM, SETNEG TEREGISTRASI: WARGA BERTANYA, “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” KE MANA?
Di Mabes “Polisi Bersama Masyarakat”, di Perbatasan Lutim–Morowali Bersama Siapa?
Diduga Illegal Mining, Warga Blokade Aktivitas Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk di Seba-Seba
IBAS-PUSPA Lagi di Mana? “Janci Mutaroe” Loeha Raya, Janji Politik yang Kini Menunggu Pembuktian
Karang Taruna Towuti Klaim Punya Bukti Autentik, Aktivitas PT Vale di Seba-Seba Terindikasi Ilegal?
Dari Ujung Badik ke Moncong Buldoser: Merah Putih Tumbang! Warga Perbatasan Pertanyakan Pengakuan sebagai Bagian dari NKRI
Pemerintah Pro Rakyat atau Korporasi? TNI–Polri Bersama Siapa, Warga Seba-Seba Bertanya
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:32 WIB

Breaking News: Tahanan Tewas di Sel Polsek Kajang

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:53 WIB

DUMAS SEBA-SEBA MASUK BARESKRIM, SETNEG TEREGISTRASI: WARGA BERTANYA, “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” KE MANA?

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Di Mabes “Polisi Bersama Masyarakat”, di Perbatasan Lutim–Morowali Bersama Siapa?

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Kapolda Sulsel–Sulteng Berganti, PJI Soroti Kepastian Hukum Laporan Masyarakat

Senin, 28 September 2026 - 15:46 WIB

Diduga Illegal Mining, Warga Blokade Aktivitas Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk di Seba-Seba

Berita Terbaru

Berita

Breaking News: Tahanan Tewas di Sel Polsek Kajang

Kamis, 15 Okt 2026 - 14:32 WIB

news-1701

sabung ayam

sabung ayam

judi bola

sv388

sv388

yakinjp

SATGASJITU

SLOT GACOR

SALAMJITU

SATGASJITU

SEMOGAJITU

SALAMJITU

Slot Gacor

SLOT GACOR

https://appleshopuganda.com/

https://kmcmedicare.com/

https://fourapplerealestate.com/

https://jamestown.edu.co/

artikel 88666670491

artikel 88666670492

artikel 88666670493

artikel 88666670494

artikel 88666670495

artikel 88666670496

artikel 88666670497

artikel 88666670498

artikel 88666670499

artikel 88666670500

artikel 88666670501

artikel 88666670502

artikel 88666670503

artikel 88666670504

artikel 88666670505

artikel 88666670506

artikel 88666670507

artikel 88666670508

artikel 88666670509

artikel 88666670510

artikel 88666670511

artikel 88666670512

artikel 88666670513

artikel 88666670514

artikel 88666670515

artikel 88666670516

artikel 88666670517

artikel 88666670518

artikel 88666670519

artikel 88666670520

artikel 88666670521

artikel 88666670522

artikel 88666670523

artikel 88666670524

artikel 88666670525

artikel 88666670526

artikel 88666670527

artikel 88666670528

artikel 88666670529

artikel 88666670530

artikel 88666670531

artikel 88666670532

artikel 88666670533

artikel 88666670534

artikel 88666670535

artikel 88666670536

artikel 88666670537

artikel 88666670538

artikel 88666670539

artikel 88666670540

artikel 186666700031

artikel 186666700032

artikel 186666700033

artikel 186666700034

artikel 186666700035

artikel 186666700036

artikel 186666700037

artikel 186666700038

artikel 186666700039

artikel 186666700040

artikel 186666700041

artikel 186666700042

artikel 186666700043

artikel 186666700044

artikel 186666700045

artikel 186666700046

artikel 186666700047

artikel 186666700048

artikel 186666700049

artikel 186666700050

artikel 186666700051

artikel 186666700052

artikel 186666700053

artikel 186666700054

artikel 186666700055

artikel 186666700056

artikel 186666700057

artikel 186666700058

artikel 186666700059

artikel 186666700060

artikel 186666700061

artikel 186666700062

artikel 186666700063

artikel 186666700064

artikel 186666700065

artikel 186666700066

artikel 186666700067

artikel 186666700068

artikel 186666700069

artikel 186666700070

artikel 186666700071

artikel 186666700072

artikel 186666700073

artikel 186666700074

artikel 186666700075

artikel 186666700076

artikel 186666700077

artikel 186666700078

artikel 186666700079

artikel 186666700080

artikel 186666700081

artikel 186666700082

artikel 186666700083

artikel 186666700084

artikel 186666700085

artikel 186666700086

artikel 186666700087

artikel 186666700088

artikel 186666700089

artikel 186666700090

artikel 786996700181

artikel 786996700182

artikel 786996700183

artikel 786996700184

artikel 786996700185

artikel 786996700186

artikel 786996700187

artikel 786996700188

artikel 786996700189

artikel 786996700190

artikel 786996700191

artikel 786996700192

artikel 786996700193

artikel 786996700194

artikel 786996700195

artikel 786996700196

artikel 786996700197

artikel 786996700198

artikel 786996700199

artikel 786996700200

artikel 786996700201

artikel 786996700202

artikel 786996700203

artikel 786996700204

artikel 786996700205

artikel 786996700206

artikel 786996700207

artikel 786996700208

artikel 786996700209

artikel 786996700210

artikel 786996700211

artikel 786996700212

artikel 786996700213

artikel 786996700214

artikel 786996700215

artikel 786996700216

artikel 786996700217

artikel 786996700218

artikel 786996700219

artikel 786996700220

artikel 786996700221

artikel 786996700222

artikel 786996700223

artikel 786996700224

artikel 786996700225

artikel 786996700226

artikel 786996700227

artikel 786996700228

artikel 786996700229

artikel 786996700230

artikel 786996700231

artikel 786996700232

artikel 786996700233

artikel 786996700234

artikel 786996700235

artikel 786996700236

artikel 786996700237

artikel 786996700238

artikel 786996700239

artikel 786996700240

artikel 786996700241

artikel 786996700242

artikel 786996700243

artikel 786996700244

artikel 786996700245

artikel 786996700246

artikel 786996700247

artikel 786996700248

artikel 786996700249

artikel 786996700250

artikel 786996700251

artikel 786996700252

artikel 786996700253

artikel 786996700254

artikel 786996700255

artikel 786996700256

artikel 786996700257

artikel 786996700258

artikel 786996700259

artikel 786996700260

artikel 186996700231

artikel 186996700232

artikel 186996700233

artikel 186996700234

artikel 186996700235

artikel 186996700236

artikel 186996700237

artikel 186996700238

artikel 186996700239

artikel 186996700240

artikel 186996700241

artikel 186996700242

artikel 186996700243

artikel 186996700244

artikel 186996700245

artikel 186996700246

artikel 186996700247

artikel 186996700248

artikel 186996700249

artikel 186996700250

artikel 186996700251

artikel 186996700252

artikel 186996700253

artikel 186996700254

artikel 186996700255

artikel 186996700256

artikel 186996700257

artikel 186996700258

artikel 186996700259

artikel 186996700260

artikel 186996700261

artikel 186996700262

artikel 186996700263

artikel 186996700264

artikel 186996700265

artikel 186996700266

artikel 186996700267

artikel 186996700268

artikel 186996700269

artikel 186996700270

artikel 186996700271

artikel 186996700272

artikel 186996700273

artikel 186996700274

artikel 186996700275

artikel 186996700276

artikel 186996700277

artikel 186996700278

artikel 186996700279

artikel 186996700280

artikel 888886700281

artikel-888886700282

artikel 888886700282

artikel-888886700283

artikel 888886700283

artikel-888886700284

artikel 888886700284

artikel-888886700285

artikel 888886700285

artikel-888886700286

artikel 888886700286

artikel-888886700287

artikel 888886700287

artikel-888886700288

artikel 888886700288

artikel-888886700289

artikel 888886700289

artikel-888886700290

artikel 888886700290

artikel-888886700291

artikel 888886700291

artikel-888886700292

artikel 888886700292

artikel-888886700293

artikel 888886700293

artikel-888886700294

artikel 888886700294

artikel-888886700295

artikel 888886700295

artikel-888886700296

artikel 888886700296

artikel-888886700297

artikel 888886700297

artikel-888886700298

artikel 888886700298

artikel-888886700299

artikel 888886700299

artikel-888886700300

artikel 888886700300

artikel-888886700301

artikel 888886700301

artikel-888886700302

artikel 888886700302

artikel-888886700303

artikel 888886700303

artikel-888886700304

artikel 888886700304

artikel-888886700305

artikel 888886700305

artikel-888886700306

news-1701