Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Pemerintahan | Politik | Selasa, 8 September 2026 - 08:58 WIB
SEBA-SEBA, LUWU TIMUR — Polemik di kawasan perbatasan Luwu Timur–Morowali memasuki pertanyaan yang semakin mendasar. Warga tidak merasa sedang berada dalam sengketa lahan dengan…
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Senin, 7 September 2026 - 12:46 WIB
SEBA-SEBA — Warga Seba-Seba bersama masyarakat adat Bungku menutup akses jalan hauling di kawasan perbatasan Luwu Timur–Morowali, Senin (7/9/2026). Aksi ini menjadi bentuk desakan…
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Video | Minggu, 6 September 2026 - 17:48 WIB
Merah Putih akan kembali dikibarkan di kawasan Seba-Seba, wilayah perbatasan Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Pengibaran kembali Sang Merah Putih bukan sekadar seremoni. Di tengah persoalan lahan yang masih menjadi perhatian masyarakat, bendera negara itu hendak dijadikan penegasan bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam bingkai NKRI, adat, dan hukum.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Senin, 24 Agustus 2026 - 22:52 WIB
Bagi masyarakat, pengibaran Merah Putih merupakan simbol bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi, dan hukum.
Namun, terdapat versi berbeda dari pihak Rashimin yang disebut mewakili PT Vale Indonesia Tbk. Dalam klarifikasi pada 16 Agustus 2026, Rashimin membantah pihaknya merobohkan bendera.
Berita | Daerah | Internasional | Kejaksaan | Kriminal | Nasional | Pemerintahan | Politik | Jumat, 8 Mei 2026 - 07:34 WIB
Dugaan penggusuran lahan tanpa ganti rugi kembali mencuat dan menyeret nama PT Vale Indonesia Tbk. Organisasi masyarakat Pandawa secara tegas meminta Prabowo Subianto dan DPR RI segera turun tangan memastikan keadilan bagi warga yang terdampak.
Berita | Daerah | Internasional | Kriminal | Nasional | Kamis, 9 April 2026 - 09:13 WIB
Polemik rencana tambang PT Timah di Desa Merawang, Bangka, memicu dugaan KKN akibat minimnya transparansi dan tidak dilibatkannya pemerintah desa dalam penentuan mitra tambang.