PEKALONGAN – Agustus,9,2026+Fenomena audensi yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat kini mulai menuai sorotan. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang diduga memanfaatkan momentum tersebut bukan murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan sebagai pintu masuk untuk berburu proyek.
Modusnya pun dinilai semakin halus. Mengatasnamakan kepentingan publik, sejumlah oknum datang membawa berbagai keluhan dan tuntutan. Namun di balik itu, muncul dugaan adanya kepentingan lain yang mengarah pada upaya mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah.
“Awalnya bicara soal rakyat, tapi ujung-ujungnya yang dibahas proyek,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran. Audensi yang semestinya menjadi wadah kontrol sosial justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat lobi terselubung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadi praktik transaksional yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Lebih jauh, fenomena ini juga berkaitan dengan munculnya dugaan “main paket” dalam sejumlah proyek pemerintah. Ketika akses terhadap pengambil kebijakan terbuka melalui audensi, peluang untuk mengarahkan proyek ke pihak tertentu pun dinilai semakin besar.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka esensi demokrasi partisipatif akan tergerus. Rakyat hanya dijadikan tameng, sementara kepentingan segelintir pihak justru yang diakomodasi.
“Ini berbahaya. Kalau audensi dijadikan alat mencari proyek, maka kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Namun desakan agar proses audensi dilakukan secara transparan dan akuntabel semakin menguat.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih kritis dalam melihat setiap gerakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai, suara publik hanya dijadikan alat, sementara hasil akhirnya justru menguntungkan kelompok tertentu.(Lutfi)
