Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM. Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuh Muhaimin.
Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.
Lebih lanjut, Muhaimin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.
(BPMI Setpres)
