Pekalongan– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan sawah menjelang musim kemarau tahun 2026.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan para penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan.
“Ke depan kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan penyuluh pertanian, karena mereka memang ujung tombak. Setiap hari kita bisa melihat luas tambah tanam di Kabupaten Pekalongan, sehingga kita punya data untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kemarau dan kekeringan,” ujar Sutanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, berdasarkan pengalaman, wilayah yang kerap terdampak kekeringan berada di daerah dataran bawah, khususnya pada lahan persawahan di Kecamatan Bojong dan Sragi. Sementara itu, musim kemarau diperkirakan berlangsung mulai Sekitar Agustus atau September mendatang.
“Selama ini kekeringan sering terjadi di daerah bawah. Di Kabupaten Pekalongan, tanaman padi di wilayah Bojong dan Sragi juga sangat berpengaruh, tapi sudah kita mitigasi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, DKPP bersama pemerintah provinsi dan pusat menjalankan sejumlah program, di antaranya pompanisasi dan pipanisasi guna memanfaatkan sumber air dari sungai maupun air tanah dangkal.
“Untuk menanggulangi kekeringan, bisa melalui kegiatan pompanisasi dan pipanisasi, yaitu mengambil sumber air dari sungai atau air tanah dangkal. Ini sudah kita akses, baik dari provinsi maupun pusat melalui Kementerian Pertanian,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong petani melakukan diversifikasi tanaman apabila kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi.
“Kalau memang tidak memungkinkan tanam padi, kita dorong diversifikasi tanaman, jadi petani tetap menanam, tapi dengan palawija,” tambahnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur konservasi air seperti dam parit dan long storage melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Tak hanya itu, penggunaan pupuk organik juga terus disosialisasikan kepada petani untuk menjaga kelembapan tanah sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan.
“Kami juga menghimbau petani untuk menggunakan pupuk organik, karena bisa menjaga kelembapan tanah dan membantu mengurangi dampak kekeringan,” ungkap Sutanto.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman petani dalam mengelola kebutuhan air tanaman padi, serta koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, penyuluh, dan petani di lapangan.
“Petani perlu memahami bahwa padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang membutuhkan air, sehingga harus bisa mengatur kebutuhan airnya. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, penyuluh, dan petani juga sangat penting,” pungkasnya. (Redaksi)
