Sumedang,SatuBeritaOnline – Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan beberapa wartawan dan anggota LSM/Ormas dalam meminta THR telah menimbulkan kontroversi. Meskipun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, penting untuk memahami konteks sosial ekonomi yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Minggu 23 /3/2025
Banyak wartawan lepas dan penulis lepas yang hidup tanpa penghasilan tetap, menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, terutama menjelang hari raya. Mereka memiliki tanggung jawab keluarga, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal layak Ironisnya, anak-anak mereka mungkin hanya bisa menyaksikan teman-teman mereka menikmati kegembiraan Lebaran berkat THR yang diterima orang tua mereka, yang bekerja di sektor formal.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab negara dalam melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Juga, berapa juta pekerja lepas, termasuk wartawan dan penulis lepas, yang belum mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara? Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh warganya.
"Alih-alih hanya fokus pada sisi gelap tindakan kekerasan, perlu juga dilihat dari perspektif kemanusiaan. Setiap profesi dan individu memiliki kekurangan, dan tindakan beberapa oknum tidak seharusnya menutupi realitas kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak wartawan lepas dan keluarga mereka. Tulisan ini bertujuan untuk membangkitkan empati dan kepedulian kita terhadap sesama, serta mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib pekerja lepas dan keluarganya. Perlu solusi struktural untuk mengatasi masalah ini, bukan hanya reaksi terhadap tindakan individu.
*Arie Gusti S / Aceng*
