 |
| Ilustrasi (doc.foto) |
Kini bukan lagi menjadi rahasia umum dan wacana biaya politik yang tinggi ntalah siapa yang jadi tumbal.
Hal itu berkaca pada momentum politik Pemilihan calon legislatif (Pilcaleg) 14 Februari 2024 lalu, bahwa signifikan perolehan suara berbanding lurus dengan biaya politik.
Baca Juga: Amankan Pilkada Sinjai 2024
Biaya politik tinggi akan berdampak pada kebijakan pada pemerintah yang terbentuk nantinya, dimana biaya yang dikeluarkan dari berbagai sumber, baik perorangan maupun korporasi.
Dengan demikian pengembalian atau balas Budi akan dituangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kebijakan perizinan, proyek pemerintah dan penguasaan lahan milik pemerintah.
Kebijakan "Balas Budi" ini dapat dipahami akan berdampak pada kebijakan yg tidak objektif lagi, yang mana terjadi konflik interes antara pemerintah dan para pihak pemangku yang menjadi bagian dari sumber biaya politik yang dimaksud.
Baca Juga: LMP Sulsel Minta Disnaker Sulsel Tutup Pabrik Terigu dan Izin PT EPFM Dicabut.
Dengan kebijakan pemerintah yang rawan, seperti dibidang Proyek Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan Tambang dan Pengelolaan Kawasan Hutan dan kebijakan lainnya.
Tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, terselip kata "Balas Budi", Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi sebuah pertanyaan.
siapa yang jadi "Tumbal" dan siapa jamin ketika dampak terhadap kualitas infrastruktur, barang dan jasa yang minim, Begitupun soal kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Kuasa Hukum Ramli Bersurat ke KPK dan Kejaksaan Agar Kepala Perusda Kolaka di Periksa
Akibat semakin maraknya penambangan yang tidak dapat diawasi dengan baik, akibat terlampau kebijakan yang longgar secara bebas. Dengan tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan itu sendiri.
Efek domino juga akan terjadi dengan adanya kerusakan lingkungan berdampak pada lahan-lahan petani yang rusak, pemukiman, ternak dan lain-lain.
Berlanjut pada dampak pendapatan petani yang berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Randis Berubah Plat Hitam
Sehingga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, gizi buruk dan seterusnya.
Begitupula dibutuhkan lagi, tambahan akan pinjaman luar negeri untuk penanganannya.
Negara kita Indonesia akan terus terperosok ke dalam Negara dengan Middle Income Class dan cita-cita untuk menjadi negara maju akan semakin sulit tercapai.
Olehnya dampak akibat kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kapitalisme demokrasi. (Rahmat-rd)
